Tuesday, July 2, 2019

Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan

Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan adalah salah satu syarat administrasi yang harus disiapkan oleh PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang.

Berikut ini contoh surat Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan sesuai  Lampiran XI Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Monday, July 1, 2019

Syarat Ijin Untuk Beristri Lebih dari Seorang Bagi PNS

ilustrasi

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu :

SYARAT ALTERNATIF
  1. Istri tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; atau
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
SYARAT KUMULATIF
  1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
  2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
  3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
Setiap atasan yang menerima permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat. Atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka Pejabat dapat menginstrukskan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.

Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :
  • Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
  • Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif
  • Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
  • Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs,serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu,

Friday, June 28, 2019

Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil


Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Pegawai Negeri Sipil wanita hanya dapat diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :
  • Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
  • Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami yang dibuat secara ikhlas oleh istri pria yang bersangkutan. Apabila istri pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
  • Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
  • Ada jaminan tertulis dari calon suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XV Surat Edaran nomor 08/SE/1983.
  • Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Berikut ini format Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai lampiran SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08/SE/1983 TANGGAL: 26 APRIL 1983


SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL DARI CALON
SUAMI YANG BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama :
b. Tanggal lahir :
c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
d. Jabatan / pekerjaan :
e. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh apabila saya diijinkan kawin dengan Pegawai Negeri Sipil wanita :
https://blogsuratpedia.blogspot.com
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas :
c. Pangkat/golongan ruang :
d. Pekerjaan :
e. Satuan Organisasi :
f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Sebagai istri saya ke ……saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

2. Demikianlah surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.
https://blogsuratpedia.blogspot.com
………………………….., tanggal ……………..
Yang membuat jaminan




(…………………………….)



Untuk file word Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil  DISINI 

Thursday, June 27, 2019

Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020


Dua pekan jelang hari pertama sekolah tahun pelajaran 2019/2020 tepatnya tanggal 15 Juli 2019, satuan pendidikan atau sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya penerimaan peserta didik baru dan rapat pembagian tugas jam mengajar bagi guru.

Hasil rapat/ keputusan rapat tentang pembagian tugas guru dituangkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah sebagai dasar bagi Guru untuk melaksanakan tugas mengajar pada tahun pelajaran berjalan.

Berikut kami bagikan contoh petikan SK Pembagian Tugas Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2019/2020

KOP SURAT SEKOLAH


KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD/SMP/SMA.............................
Nomor : .........................................................

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
SD/SMP/SMA………………………………
SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi Guru pada SD/SMP/SMA ...............
b.   bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas,  perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.
Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
13. Keputusan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;
14. Keputusan Kepala Dinas ......Nomor : ………………tanggal ........ tentang kalender pendidikan Provinsi .... tahun pelajaran 2019/2020.


 Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah SD/SMP/SMA......... tanggal .............. perihal Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru SD/SMP/SMA………………. Semester I (satu) tahun pelajaran 2018/2019 yang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Guru sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab  serta  melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .SD/SMP/SMA..... dan anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal .............., dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan  keputusan ini.



DITETAPKAN DI : ......................................
PADA TANGGAL : ......................................

Kepala Sekolah,





           ………………
NIP. ...............................................





Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan ..................
2. Yth. Pengawas Sekolah jenjang Dikdasmen ……………….
3. Guru yang bersangkutan.
4. Arsip.

Silahkan unduh file word SK Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020 disini

Formulir Laporan Perkawinan Pertama CPNS/ PNS Lampiran I-A



Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Negeri Sipl (PNS) yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada Pejabat. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

Hal tersebut diatas berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama di buat menurut contoh sebagai
tersebut dalam Lampiran I-A Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berikut ini contoh Formulir Laporan Perkawinan Pertama sebagaimana maksud diatas sesuai dengan Lampiran I-A Surat Edaran 08/SE/1983

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama : ..............................
b. NIP/ Nomor identitas : ..............................
c. Pangkat/ Golongan : ..............................
d. Jabatan/ Pekerjaan : ..............................
e. Satuan Organisasi : ...............................
f. Tempat dan Tanggal Lahir : ...............................
g. Jenis Kelamin : Laki-Laki
h. Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : Islam
i. Alamat : ...............................
Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
- Pada tanggal ............. 
- Di ............................. 
Telah melangsungkan perkawinan pertama dengan Pria/Wanita sebagai tersebut dibawah ini :
a. Nama : ..............................
b. NIP/ Nomor Identitas : ...............................
c. Pangkat/ Golongan : -
d. Jabatan/ Pekerjaan : ..............................
e. Satuan Organisasi : -
f. Tempat dan Tanggal Lahir : .............................
g. Jenis Kelamin : Perempuan
h. Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : ...............
i. Alamat : .......................

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
a. Salinan sah surat nikah/ akte perkawinan yang disahkan rangkap 2 (dua)
b. Pas photo Isteri/ Suami ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar hitam putih

3. Berhubung dengan itu saya mengharap agar
a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya
b. Diselesaikan pemberian KARIS/ KARSU bagi Isteri/ Suami saya
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

................, ...........................
    Yang bersangkutan,


Nama Lengkap
NIP. .......................


Bapak/ Ibu dapat juga mengunduh file formulir Laporan Perkawinan Pertama Lampiran I-A di SINI

Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :
  1. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
  2. Pas foto istri / suami ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap istri / suami serta nama dan NIP / Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami / istri.

Friday, March 15, 2019

Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon PNS



SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………………………………………..

Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………

Agama : ………………………………………………………………………....

Alamat : ………………………………………………………………………..


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah)

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

5. Bersedia ditempatkan di Dinas/Badan/Kantor lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ...... 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.


………………, ……………………
Yang membuat pernyataan,
Materai Ttd
Rp. 6.000,-



Nama terang

Saturday, February 9, 2019

Formulir Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV)

Dalam hal surat menyurat, khususnya bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan di instansi pemerintah maupun swasta beberapa persyaratan administrasi mulai dari salinan ijazah, pas foto hingga daftar riwayat hidup atau curriculum vitae atau CV harus Anda siapkan.

Daftar riwayat hidup berisi tentang informasi biodata diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarga, organisasi dan keterangan lainnya.

Ada beragam macam format dan bentuk daftar riwayat hidup, mulai dari sederhana hingga yang lengkap atau detail.

Berikut ini contoh daftar riwayat hidup yang mungkin bisa Anda jadikan contoh dalam menyiapkan daftar riwayat hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nomor Induk Kependudukan
2. Nama Lengkap *)
3. Kabupaten/Kota Tempat Lahir *)
4. Tanggal Lahir *)
5. Jenis kelamin
6. Agama/Aliran Kepercayaan
7. Status perkawinan
8. Email
9. Nomor Telepon/ Handpone
a. Jalan
b. Kelurahan/Desa
10. Alamat
                a. Jalan
                b. Kelurahan/Desa
                c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Propinsi
a. Tinggi ( cm )
b. Berat badan ( kg )
c. Rambut
11. Keterangan Badan
                a. Tinggi ( cm )
b. Berat badan ( kg )
c. Rambut
d. Bentuk Muka
e. Warna kulit
                f. Ciri khas
                g. Cacat tubuh

12,  Kegemaran ( Hobby )

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok ditulis tinta hitam


File word daftar riwayat hidup bisa di unduh di SINI

Wednesday, February 6, 2019

Contoh SK Operator Sekolah



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ........................
Nomor : 421/       /        /20...

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SEKOLAH ..................
SEMESTER ..... TAHUN PELAJARAN......

Menimbang                 : a.  bahwa untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat.
                                      b.  bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen), perlu menetapkan operator sekolah pada SD/SMP/SMA/SMK.................
                                      c.  bahwa untuk maksud pada huruf (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat                   : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
                                     2.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar     Nasional Pendidikan;
                                      3.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
                                     

Memperhatikan          : Hasil rapat/ musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah tanggal ..................


                                                                                MEMUTUSKAN


Menetapkan               :
PERTAMA                 : Menetapkan sebagai Operator Sekolah pada SD/SMP/SMA/SMK.................. ;
                                      Nama             : ...............................
                                      NIP                 : .................................
                                      NUPTK           : .................................
                                      Jabatan         : .................................
                                      Alamat           : .................................

KEDUA                       : Operator Sekolah sebagaimana maksud diktum PERTAMA bertugas untuk pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi dapodik serta melakukan verifikasi dan validasi data pada laman/ website yang terkait dapodik dengan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

KETIGA                 : Operator Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala.

KEEMPAT        : Kepada Operator Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diberikan insentif sebesar Rp. ................,- (...............) per triwulan yang dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK..............  tahun .........dan anggaran yang relevan.

KELIMA      :          Keputusan ini berlaku sejak tanggal .................. sampai dengan                       ................, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                          DITETAPKAN DI               : ............................
                                                          PADA TANGGAL              : ......................... 20..

                 Kepala Sekolah,







                    ...................
        NIP. ..................................

Friday, February 1, 2019

File Tanda Terima dan Kwitansi

Hai sahabat Surat Pedia. Postingan kali ini kami membagikan formulir Tanda Terima dan Kwitansi dalam bentuk format word.

Spontan saja kami membagikan postingan ini berawal dari pengalaman saat kesibukan jelang akhir tahun lalu terhadap pembukuan keuangan. Bagi Anda yang berjibaku dengan manajemen keuangan, Bendahara misalnya tentu tidak asing lagi dengan nama Tanda Terima dan Kwitansi.

Tanda Penerimaan dan Kwitansi tidak bisa dipisahkan dengan penatausahaan transaksi keuangan, termasuk dengan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tanda Penerimaan



Bagi Anda yang sedang mencari file word Tanda Penerimaan dapat mengunduhnya di SINI, silahkan mengedit form tanda penerimaan sesuai dengan kebutuhan.

Kwitansi



Sedangkan untuk file Kwitansi silahkan mengunduhnya di SINI, file dengan format word ini posisi dan letaknya sudah sesuai dengan formulir Kwitansi berukuran besar yang dijual di percetakan, Anda hanya mengisi sesuai dengan kebutuhan dan print. Jangan merubah letak isiannya, karena dapat mempengaruhi hasil cetak kwintansi nantinya.

Nah itulah postingan tentang File Tanda Terima dan Kwitansi, semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda.

Tuesday, July 10, 2018

Surat Kuasa Penarikan Dana PIP Kolektif SD/SMP/SMA/SMK

Penerima KIP adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang tercatat dalam PBDT yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial. Data tersebut diserahkan kepada Kementerian yang menangani bidang pendidikan pada awal tahun anggaran.


Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP. Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening Simpanan Pelajar terlebih dahulu.

Penarikan dan PIP dapat dilakukan langsung oleh peserta didik maupun oleh Kepala Sekolah/ Bendahara secara kolektif dengan membawa dokumen pendukung yang ditetapkan.

Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
  • Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
  • Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
  • Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
  • Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
  • Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
  • Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.
Bagi sekolah yang belum menyiapkan dokumen pendukung penarikan dana PIP dalam hal ini Surat Kuasa Penarikan dana PIP secara kolektif jenjang SD/SMP/SMA/SMK dapat mengunduh file format Ms. Word pada akhir halaman ini sesuai dengan salinan Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud.

Surat Kuasa Penarikan dana PIP SD/SMP

SURAT KUASA


Yang bertandatangan di bawah ini :

No
Nama Orang Tua
Nama Peserta Didik
Nama Sekolah
Kelas
Tanda Tangan
1





2





3





4





5





6





Dst.






Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama               : ………………………………
Nama Sekolah : ………………………………
Jabatan                        : ………………………………
Alamat                         : ………………………………
No. KTP          : ………………………………
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening pemanfaatan dana PIP atas nama anak saya.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.


……….., …..………… 2018
Penerima Kuasa




……………………
File Surat Kuasa SD/SMP unduh di SINI


Surat Kuasa Penarikan dana PIP SMA/SMK

SURAT KUASA


Yang bertandatangan dibawah  ini :
No
Nama Peserta Didik
Nama Sekolah
Kelas
Tanda Tangan
1




2




3




4




5




6




Dst.





Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama                           : ………………………………
Nama Sekolah             : ………………………………
Jabatan                        : ………………………………
Alamat                        : ………………………………
No. KTP                      : ………………………………
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening pemanfaatan dana PIP atas nama saya.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



……….., …..………… 20...
   Penerima Kuasa




……………………

File Surat Kuasa SMA/SMK unduh di SINI

Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan.

Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.